Peran Pemerintah Indonesia Terhadap Kualitas Pendidikan Lewat APBN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia punya hak atas pendidikan. Pada Pasal 31 ayat (1) diatur bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dicantumkan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia. Selain Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, Amendemen II UUD 1945 tahun 2000 juga menegaskan bahwa menempuh pendidikan merupakan hak asasi manusia.

Faktor sosial dan ekonomi saat ini masih menjadi tolak ukur tinggi-rendahnya partisipasi pendidikan, dalam hal ini kemampuan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. Hal ini mengesankan bahwa kebijakan pemerintah di ranah pendidikan belum memihak kepada rakyat seutuhnya, khususnya mereka yang disebut miskin. Meski begitu, sejumlah program pendanaan telah diadakan oleh pemerintah untuk terus memperluas partisipasi pendidikan.

Sumber-sumber pembiayaan pendidikan secara makro telah diatur dalam Pasal 31 UUD 1945, yang mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan. Hal ini dipertegas kembali dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 49 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Pembiayaan pendidikan dengan asumsi bahwa pembiayaan pendidikan tidak boleh lepas dari kebijaksanaan keuangan Negara. Arti lain, yaitu kegiatan-kegiatan pendidikan itu adalah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional”.

Pembiayaan bagi sekolah di Indonesia sebagian besar berasal dari anggaran pemerintah; APBN dan APBD, yang dikelola dalam bentuk anggaran rutin (DIK) dan anggaran pembangunan (DIP). Untuk membiayai penyelenggaraan program-program fungsional dan penunjangnya, sekolah juga menerima dana masyarakat dalam bentuk Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan dana lain yang jumlahnya relatif lebih kecil daripada sumber-sumber dana pemerintah. Persentase peranan dana masyarakat ini akan jauh lebih kecil lagi bila diperhatikan bahwa anggaran pembangunan yang selain untuk membiayai kegiatan investasi dan pengembangan, juga digunakan untuk membiayai program-program fungsional sekolah seperti peningkatan kualitas guru, dan sejak tahun 2005 pemerintah mengalokasikan dana operasional sekolah seperti dana BOS.

Sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003, pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, sekolah diharapkan mampu, menyesuaikan sumber daya yang dimilikinya, untuk merancang berbagai program yang akan ditawarkan kepada masyarakat, menetapkan prioritas dan membina atau meningkatkan kerjasama dengan berbagai sumber dana yang potensial. Hal tersebut dilakukan agar sekolah mampu mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien, karena pada dasarnya sumber daya dana sifatnya terbatas.

Dengan diterbitkannya UU Nomor 20 tahun 2003, sekolah negeri memiliki keleluasaan untuk memperoleh dana dari berbagai sumber lain di luar APBN/APBD, antara lain lewat iuran pendidikan Penerimaan Siswa Baru (PSB), hibah perorangan, dan lain sebagainya. Tentu saja keleluasaan yang diamanatkan oleh undang-undang harus tetap memperhatikan pada regulasi yang digariskan dalam UU, PP hingga Kepmen yang berlaku. Namun pada praktiknya, pembebanan iuran pendidikan yang ditetapkan sekolah terhadap orangtua atau wali murid banyak menuai kritik karena seringkali terlalu besar dan tidak berlandaskan perhitungan yang logis.

Pungutan yang dilakukan oleh pihak sekolah, melalui komite sekolah kepada orangtua atau wali murid memang memiliki kelemahan. Di sejumlah sekolah, uang hasil pungutan tersebut dikelola oleh komite sekolah. Kepala sekolah dan komite sekolah banyak yang beranggapan bahwa uang pungutan tersebut murni milik sekolah, tidak termasuk ke dalam uang Negara. Oleh sebab itu uang dan nominalnya tidak perlu dimasukkan ke dalam rekening Negara atau APBD sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini sendiri bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 huruf (i). Dalam kedua pasal tersebut memuat inti pernyataan bahwa “Keuangan Negara adalah kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah”.

Sekolah bersama komite sekolah, dalam hal ini sebagai pihak lain, merujuk pada undang-undang, memperoleh dana masyarakat yang dipungut dari orangtua atau wali murid melalui berbagai cara. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan fasilitas Negara atau difasilitasi oleh pemerintah lewat pembentukan sekolah negeri. Dana yang diperoleh itu semestinya menjadi bagian dari keuangan Negara, yang pengelolaannya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sejauh ini, pemahaman sejumlah sekolah bersama komite sekolah tentang dana pendidikan yang telah diatur dalam PP Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 masih keliru, bahkan ada yang telah mengetahui namun lebih memilih menerapkan aturannya sendiri. Kedepannya, perlu diadakan pengawasan dan survey berkala terkait transparansi dana pendidikan. Hal ini berguna untuk mengetahui seberapa banyak sekolah maupun komite sekolah yang menerapkan pengelolaan dana pendidikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.