Kredit Pendidikan, Model Riba Pendidikan?

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Mustolih Siradj memperingatkan wacana pemerintah untuk menjalankan program kredit pendidikan. Pasalnya kredit pendidikan sangat rawan masuk ke ranah dosa besar berupa riba. Meski begitu, Mustolih juga tidak menampik bahwa gagasan Presiden Jokowi agar ada pinjaman pendidikan (student loan) cukup menarik dan perlu diapreasiasi jika tujuannya adalah memberikan kemudahan kepada setiap anak bangsa memperoleh penddikan yang terbaik dan setinggi-tingginya.

“Dengan catatan pada praktiknya gagasan ini nantinya menjangkau semua kalangan. Selain itu harus dibuka keran menggunakan skema syariah yang bebas riba,” katanya. Mustolih menjelaskan skema syariah yang dimaksud adalah kredit pendidikan syariah tidak boleh ada unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (judi) dan tadlis (tipu daya). Namun ia khawatir wacana ini akan melibatkan institusi perbankan, di mana mekanisme tentu harus memiliki target cari untung (profit oriented) dan pasti melalui bunga kredit,” ujarnya.

Pemerintah mulai memikirkan bagaimana kredit pendidikan atau student loan bagi pelajar perguruan tinggi di Indonesia dapat dilaksanakan kembali. Melalui program ini, pelajar bisa mencicil biaya perkuliahannya ketika sudah diterima di dunia kerja. Tentu program semacam ini sangat membantu pelajar yang berasal dari keluarga tidak mampu. Ide dimunculkan kembali program ini pertama kali diungkapkan Presiden Joko Widodo saat bertemu bos-bos perbankan Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/03/2018).

Tanggapan INDEF

Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati mengatakan kredit konvensional jika dikelola perbankan dapat dipastikan akan ada bunga, sehingga dikhawatirkan dengan adanya kredit pendidikan justru membebani mahasiswa. Di sisi lain tidak ada jaminan pekerjaan yang pasti, bahkan Indonesia masih tinggi angka penganggurannya. “Student loan ini akan memicu kerumitan dalam kelayakan penerima kredit. Sebaiknya dialihkan ke bantuan pendidikan pelajar berprestasi, sehingga akan menanamkan semangat kompetisi anak bangsa untuk berusaha meningkatkan pendidikannya,” ujarnya.

Enny tidak ingin justru student loan ini akan memunculkan ketimpangan pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat. “Kredit ini juga jangan sampai membebani perbankan seperti dahulu terjadi kredit macet,” ujarnya. Senada Direktur INDEF lainnya, Berly Martawardaya mengatakan wacana kredit pendidikan ini harus dibahas secara matang, melihat banyak model student loan ini yang sudah diterapkan di luar negeri. Ada model Amerika yang mengembalikan dana student loan dengan nominal yang sama, lalu ada juga model Australia yang melihat persentasi dari gaji.

Kredit Pendidikan oleh Start-up Fintech

Berbagai respon dituai dari keberadaan student loan yang keberadaannya digenjot pemerintah dan dilaksanakan oleh bank. Kebanyakan masyarakat dan peneliti menyoroti bunga atau riba, yang dalam agama Islam dilarang, serta dianggap dapat menjerat mahasiswa ke dalam lilitan hutang yang mencekik. Ketiadaan bunga terutama bunga akumulatif seperti yang diterapkan bank menurut Founder DANAdidik, Dipo Satria hanya dapat dimungkinkan dengan menetapkan sumber dana yang tepat. Sumber dana investasi yang tidak berorientasi profit, atau bahkan donasi, membuat sebuah platform pinjaman seharusnya dapat menerapkan pinjaman lunak.

DANAdidik merupakan start-up yang menawarkan student loan pertama di Indonesia. Berdiri sejak tahun 2015, DANAdidik telah menghimpun puluhan ribu mahasiswa dalam situs danadidik.id untuk dapat mengakses kredit pendidikan. Dengan total pengadaan pinjaman hingga 20 juta rupiah, DANAdidik menerapkan tenor panjang pengembalian hingga 4,5 tahun. Pengembalian pinjaman dini tidak dikenakan pinalti maupun biaya tambahan. Mahasiswa dapat mencicil sebulan setelah menerima dana dengan jumlah cicilan minimum berkisar antara 50-300 ribu rupiah. Menurut testimoni mahasiswa yang termuat di Facebook resmi DANAdidik, mahasiswa merasakan keringanan serta kemudahan untuk memperoleh bantuan dana secara cepat.

Memiliki cukup banyak calon konsumen serta konsumen muslim, DANAdidik saat ini berupaya menyesuaikan regulasi pinjaman menjadi berbasis syariah. Inisiatif ini lahir dari banyaknya permintaan dari calon peminjam dan peminjam yang ingin mengakses pinjaman namun tidak ingin keluar dari ajaran Islam. Penjelasan mengenai implementasi syariah ke dalam bentuk pinjaman pendidikan DANAdidik diulas cukup jelas dalam tulisan ini. Kedepannya DANAdidik berharap dapat bisa menjangkau semakin banyak kelas sosial yang ada. Saat ini DANAdidik telah memiliki konsumen yang datang dari hampir semua pulau di Indonesia, termasuk Aceh dan Papua.

Banyaknya platform pinjaman non-bank yang ada memberikan iklim kompetitif dan opsi yang banyak terhadap masyarakat. Namun begitu, banyak dari platform pinjaman tersebut nyatanya beroperasi dengan regulasi yang tidak menguntungkan konsumen bahkan ilegal. Maret lalu, bahkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terpaksa menutup ribuan platform pinjaman yang terbukti ilegal dan menghimbau start-up yang ada dan mengadakan jasa keuangan untuk bermitra dengan OJK. September lalu, DANAdidik resmi terdaftar dan diawasi kerjanya oleh OJK. Hal ini merupakan bentuk keseriusan DANAdidik untuk menjadi mitra mahasiswa dalam mengakses pinjaman pendidikan atau pinjaman mahasiswa yang mudah, murah dan aman.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.